Sabtu, 23 Maret 2019

Darah yang Aman untuk Menyelamatkan Ibu

Nike KD Shoes - World Blood Donor Day (WBBD) atau Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) diperingati sejak tahun 2005 pada tanggal 14 Juni. Tanggal tersebut dipilih karena merupakan hari kelahiran Karl Landsteiner, pemenang hadiah Nobel yang menemukan sistem golongan darah ABO. WBBD pada mulanya ditujukan untuk menarik sukarelawan pendonor darah baru dan sebagai penghargaan kepada smeua pendonor darah di seluruh dunia yang secara rutin mendonorkan darahnya. Sejak tahun 2014, tema WBBD adalah “Safe Blood for Saving Mother” atau “Darah yang aman untuk menyelamatkan ibu” dengan harapan akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akses yang tepat waktu terhadap darah dan produk darah yang aman bagi semua negara sebagai bagian pendekatan komprehensif untuk mencegah kematian ibu. Semua ibu hamil harus mendapatkan status kesehatan yang terbaik salah satunya dengan menerapkan hidup sehat dengan air alkali. Kementrian Kesehatan di semua negara, khususnya negara-negara dengan tingkat kematian ibu yang tinggi, didorong untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa fasilitas kesehata di negara mereka meningkatkan akses terhadap darah dan produk darah yang aman bagi ibu bersalin.


Pelayanan darah di Indonesia 

Di Indonesia, kebutuhan pelayanan darah yang berkualitas semakin dituntut guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional dan Millenium Development Goals (MDGs) melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Pelayanan darah yang berkualitas diharapkan dapat mengurangi kematian akibat pendarahan pada ibu bersalin maupun kasus pendarahan lainnya, juga menunjang penanganan kelainan darah yang membutuhkan transfusi. Ibu yang dehidrasi itu sendiri mungkin juga bisa tampak seperti anemia atau kekurangan darah, maka ibu hamil harus memperhatikan manfaat air alkali untuk kesehatan. Kegiatan transfuse darah sudah dirintis sejak masa perjuangan revolusi oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Kemudian melalui Peraturan Pemerintah NOmor 18 Tahun 1980, ditetapkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfuse darah ditugaskan kepada PMI atau instansi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pada tahun 2011 peraturan tersebut mulai diganti dengan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatur, membuna, dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat. Meskipun sangat disayangkan bahwa pemerintah daerah umumnya masih belum menyadaru tugas pelayanan tersebut, terutama untuk daerah terpencil.

0 komentar:

Posting Komentar